JLR Terancam Denda Rp 10 Miliar dalam Sengketa BYD

Otomotif

Jaguar Land Rover (JLR) diperintahkan Pengadilan Distrik Den Haag untuk memusnahkan dokumen yang disita dari kantor BYD di Belanda. Jika tidak menjalankan perintah dalam waktu 24 jam, produsen mobil asal Inggris itu terancam denda 500.000 euro atau sekitar Rp 10 miliar.

Dokumen tersebut diperoleh melalui penggeledahan yang dilakukan juru sita atas arahan JLR di kantor BYD di Schiedam dan Hoofddorp. Langkah itu berkaitan dengan tuduhan JLR bahwa SUV listrik BYD Fang Cheng Bao Ti7 meniru desain Land Rover Defender. Namun, pengadilan menilai klaim tersebut belum didukung bukti yang cukup untuk membenarkan penyitaan materi.

Pengadilan Belanda perintahkan dokumen BYD dimusnahkan

Menurut laporan yang dikutip Times of London, penyitaan berlangsung pada Agustus. Juru sita mengamankan dokumen fisik dan digital yang dinilai berkaitan dengan pengembangan Ti7. Pengadilan kemudian memerintahkan seluruh materi yang diperoleh dalam penggeledahan itu untuk dimusnahkan.

Putusan Pengadilan Distrik Den Haag juga menetapkan batas waktu 24 jam bagi JLR untuk mematuhi perintah. Hakim HFR van Heemstra menyatakan bahwa denda 500.000 euro akan dikenakan apabila perusahaan gagal melaksanakannya. Nilai tersebut setara sekitar Rp 10 miliar.

Perintah itu tidak serta-merta menyatakan bahwa desain Ti7 tidak memiliki kemiripan dengan Defender. Namun, pengadilan menilai JLR belum menunjukkan dasar yang cukup untuk mempertahankan dokumen hasil penyitaan pada tahap ini. Dengan kata lain, tuduhan pelanggaran kekayaan intelektual yang diajukan JLR belum terbukti.

“Tidak ada sengketa di antara kedua belah pihak mengenai fakta bahwa BYD saat ini tidak menawarkan (atau belum menjual) Ti7 di pasar Uni Eropa. Dengan demikian, dugaan pelanggaran yang dikhawatirkan tersebut belum dapat menimbulkan kerugian apa pun bagi JLR,” kata hakim dalam putusan.

Tuduhan JLR terhadap desain BYD Ti7

JLR menduga BYD melakukan rekayasa balik atau reverse engineering terhadap kendaraan Defender. Dalam langkah hukum yang dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak tergugat, JLR berupaya mengamankan dokumen terkait pengembangan Ti7 sebelum kemungkinan dokumen tersebut dihapus.

Selain berkas pengembangan, JLR dilaporkan memperoleh data keuangan BYD. Pengacara BYD menyebut penyitaan itu sebagai upaya mencari-cari bukti. Putusan pengadilan menjadi kemunduran bagi langkah JLR tersebut karena materi yang disita kini harus dimusnahkan.

BYD Ti7 kerap dibandingkan dengan Land Rover Defender. SUV itu memiliki panjang sekitar lima meter, ukuran yang disebut mirip dengan Defender 110. Perbedaan harga juga menjadi sorotan: Ti7 disebut dapat dijual jauh lebih murah dibandingkan Defender 110 termurah.

Meski demikian, kemiripan ukuran atau perbandingan harga bukan bukti bahwa sebuah kendaraan melanggar hak kekayaan intelektual. Dalam perkara ini, pengadilan menekankan bahwa Ti7 belum dipasarkan di Uni Eropa, sehingga dugaan pelanggaran yang dikhawatirkan JLR belum menimbulkan kerugian di kawasan tersebut.

Sengketa desain jadi tantangan ekspansi otomotif China

Kasus ini berlangsung ketika produsen kendaraan China semakin gencar memperluas pasar ke luar negeri. Mitra di Ronghe Law Firm, Gong Zhenhua, menilai sengketa tersebut dapat mendorong perusahaan otomotif China memperkuat tim hukum mereka dan memahami aturan di negara tujuan.

“Tanpa pemahaman yang memadai mengenai peraturan dan hukum setempat, mereka dapat menghadapi risiko hukum yang kian besar di pasar seperti Eropa dan Amerika Latin,” ujarnya.

JLR sendiri pernah terlibat sengketa desain dengan produsen otomotif China. Kasus LandWind X7, yang dinilai memiliki kemiripan mencolok dengan Range Rover Evoque, berakhir dengan kemenangan JLR. Namun, hasil perkara tersebut tidak otomatis menentukan hasil sengketa dengan BYD; setiap klaim tetap harus dinilai berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.

Perintah pemusnahan dokumen kini menjadi titik penting dalam perkara JLR dan BYD. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah hukum kedua perusahaan dan bukti yang dapat mereka ajukan. Bagi produsen yang bersaing lintas negara, perkara ini juga mengingatkan bahwa tuduhan peniruan desain perlu ditopang bukti kuat serta proses hukum yang sesuai.