Juri Panjat Tebing Porprov Sulsel Kecam Dugaan Intimidasi

Olahraga

Juri panjat tebing Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII menyampaikan pernyataan sikap setelah insiden dalam pertandingan Speed Klasik Perorangan di Kabupaten Bone, 13 November 2026. Mereka mengecam dugaan intimidasi verbal dan penghinaan terhadap perangkat pertandingan yang disebut melibatkan sejumlah pihak dari Kontingen Kota Makassar.

Pernyataan tertanggal 14 November itu diterima pada Rabu, 18 November 2026. Para juri menyatakan keberatan atas tindakan yang mereka nilai merendahkan profesi perangkat pertandingan, sekaligus meminta organisasi dan pihak terkait memeriksa insiden tersebut.

Polemik bermula pada babak semifinal yang mempertemukan atlet Makassar di papan B dan atlet Kabupaten Pangkep di papan A. Menurut kronologi dalam pernyataan sikap, gangguan terjadi saat kedua atlet sedang memanjat.

Kronologi insiden di nomor Speed Klasik

Seorang petugas teknis belayer di papan A dilaporkan terjatuh secara tidak sengaja setelah tersandung batu atau gundukan tanah yang permukaannya tidak rata. Akibatnya, tali pemanjatan di papan tersebut menjadi kendur dan menyisakan banyak tali bebas atau free rope.

Petugas pembantu penarik tali kemudian bergerak untuk mengamankan tali dari bagian atas maupun bawah. Langkah itu dilakukan agar bentangan tali belayer kembali stabil. Namun, menurut kronologi yang disampaikan juri, kejadian tersebut dinilai mengganggu pergerakan atlet Pangkep yang sedang melakukan pemanjatan.

Official Kontingen Pangkep mengajukan protes atas situasi tersebut. Tim juri bersama FPTI Judge dan Judge President lalu meninjau ulang rekaman kamera juri untuk mengamati kejadian di papan A.

Dari pengamatan visual itu, perangkat pertandingan menyimpulkan telah terjadi insiden teknis. Dengan merujuk pada ketentuan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), juri memutuskan atlet Pangkep yang memanjat di papan A harus mengulang pemanjatan.

Keputusan itu kemudian mendapat keberatan dari Kontingen Makassar. Dalam surat pernyataannya, para juri menyebut sejumlah official, atlet, dan pendukung kontingen tersebut melancarkan protes secara frontal. Mereka menggambarkan protes itu disertai teriakan bernada kasar, penghinaan, dan tindakan yang dinilai merendahkan martabat perangkat pertandingan.

Juri menyatakan bekerja sesuai aturan

Para juri menegaskan bahwa mereka menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan independen selama kompetisi berlangsung. Mereka menyatakan keputusan pertandingan didasarkan pada Peraturan Kompetisi FPTI, buku panduan teknis atau Technical Handbook, serta kode etik perwasitan dan penjurian.

Dalam pernyataan itu, perangkat pertandingan juga menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, ancaman, pelecehan, maupun intervensi yang tidak sah di arena. Mereka menilai ketidakpuasan terhadap keputusan teknis semestinya disampaikan melalui mekanisme protes atau banding (appeal), sesuai prosedur dan tenggat yang diatur dalam regulasi FPTI.

Juri juga mengingatkan bahwa keberatan tidak seharusnya disampaikan dengan tindakan yang mereka nilai anarkis, memasuki area terbatas kompetisi atau restricted/isolation zone, maupun menyerang kehormatan perangkat pertandingan di hadapan publik. Penjelasan tersebut merupakan sikap yang disampaikan para juri dalam dokumen tertulis mereka.

Diminta diperiksa oleh FPTI dan KONI

Para juri meminta Pengurus Provinsi FPTI Sulawesi Selatan, Bidang Kompetisi PP FPTI, Institusi Juri, KONI Sulsel, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel menindaklanjuti laporan tersebut secara serius. Mereka mendesak pemeriksaan dilakukan dan sanksi organisasi dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran.

Penentuan sanksi, menurut permintaan dalam pernyataan itu, perlu mengacu pada AD/ART dan Peraturan Disiplin FPTI. Para juri menyatakan siap memberikan keterangan serta menyerahkan bukti faktual apabila dipanggil dalam sidang pemeriksaan Komisi Disiplin Pengprov FPTI.

Dokumen tersebut ditandatangani 11 perangkat pertandingan yang bertugas di Porprov Sulsel XVIII 2026. Mereka adalah Judge President Said Banteng, S.H., serta Sawal Kaso, Zieltje Puton, Aryanti Mahrik, Sahri Wahyuni, Muhammad Najib, Erwin Jamaluddin, Andi Muhammad Muzakkir, Mashury Habib, Sukiman, dan Mazni.

Hingga pernyataan sikap itu disampaikan, bahan berita yang tersedia tidak memuat tanggapan dari pihak Kontingen Makassar maupun keputusan pemeriksaan dari organisasi terkait. Klarifikasi para pihak akan menjadi bagian penting untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh, sementara mekanisme resmi FPTI dapat menjadi jalur penyelesaian atas polemik di arena.